JAKARTA (LAWUTV.COM)– Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping, melontarkan kritik tajam terhadap tata kelola industri gula nasional yang dinilai belum berpihak kepada petani. Menurutnya, cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada gula pada tahun 2028 hanya akan menjadi slogan jika kesejahteraan petani tebu masih diabaikan.(21/7/26)
Pernyataan tersebut disampaikan Riyono menanggapi target pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Konsumsi Tahun 2028 dan Swasembada Gula Industri Tahun 2030.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih sangat bergantung pada impor gula. Sepanjang tahun 2023, Indonesia mengimpor sekitar 5,069 juta ton gula dengan nilai mencapai US$2,88 miliar atau sekitar Rp44,33 triliun. Impor tersebut berasal dari berbagai negara, dengan Thailand, India, Brasil, dan Australia menjadi pemasok terbesar.
“Cita-cita Presiden untuk swasembada gula harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang benar-benar berpihak kepada petani dan rakyat. Jangan hanya menjadi target di atas kertas,” tegas Riyono.
Menurut legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII itu, kegagalan target swasembada gula pada tahun 2020 seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Ia menilai persoalan utama justru berada di tingkat petani yang semakin enggan menanam tebu karena keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya produksi.
“Dari berbagai kunjungan dan dialog dengan petani maupun pengelola pabrik gula, keluhannya hampir sama. Gula semakin pahit bagi petani. Swasembada selalu dijanjikan, tetapi kesejahteraan petani tebu belum juga terwujud,” ujarnya.
Riyono menegaskan bahwa kunci swasembada gula bukan semata-mata pada impor atau pembangunan pabrik baru, melainkan dimulai dari peningkatan produktivitas lahan tebu melalui penggunaan bibit unggul.
Ia menjelaskan, rendemen tebu nasional saat ini rata-rata masih berada di kisaran 7 persen. Padahal, untuk mencapai swasembada, Indonesia membutuhkan rendemen minimal 8 hingga 10 persen dengan produksi tebu sekitar 90 juta ton per tahun.
“Kalau produktivitas meningkat dan rendemen bisa mencapai 8 sampai 10 persen, produksi gula nasional dapat menembus 5 juta ton per tahun. Padahal kebutuhan gula nasional sekitar 3 juta ton. Di situlah peluang swasembada terbuka lebar,” jelasnya.
Selain persoalan hulu, Riyono juga menyoroti kondisi pabrik gula nasional yang banyak berusia hampir satu abad dan dinilai tidak lagi kompetitif. Ia menilai rencana penutupan puluhan pabrik gula justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk ancaman terhadap jutaan tenaga kerja yang bergantung pada industri tersebut.
“Saat ini banyak pabrik gula yang sudah tidak efisien. Revitalisasi harus dilakukan secara serius dan menyeluruh. Jangan sampai pabrik ditutup sebelum ada solusi yang jelas bagi petani maupun pekerja,” katanya.
Riyono menegaskan bahwa keberhasilan swasembada gula sangat ditentukan oleh keberpihakan negara kepada petani tebu. Jika petani memperoleh harga yang layak dan keuntungan yang memadai, maka mereka akan terdorong untuk terus meningkatkan produksi.
“Swasembada gula kuncinya ada di petani. Buat petani senang menanam tebu, berikan harga yang menguntungkan, dan pastikan mereka sejahtera. Swasembada bukan hanya soal stok dan angka
produksi, tetapi tentang kesejahteraan yang dirasakan petani secara nyata dan berkelanjutan,” pungkas Riyono Caping.
About The Author
