MAGETAN (lawutv.com) – Upaya pemberantasan korupsi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga seluruh aparat penegak hukum dan aparatur negara. Sebab, pemberantasan korupsi akan kehilangan makna apabila dugaan pelanggaran justru diselesaikan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip hukum.
Sebuah dugaan perkara yang melibatkan seorang guru menjadi perhatian setelah muncul dugaan adanya pelanggaran aturan yang kemudian berujung pada pemeriksaan oleh aparat. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, guru yang bersangkutan disebut sempat diamankan dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan permintaan sejumlah uang.
Namun, perkara tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Di tengah proses pemeriksaan, muncul dugaan adanya upaya untuk mencari jalan keluar agar perkara tidak berlanjut ke proses hukum berikutnya.
Dari Dugaan Pelanggaran hingga Pemeriksaan
Persoalan bermula dari adanya dugaan tindakan seorang guru yang dianggap menyalahi ketentuan atau aturan yang berlaku. Persoalan tersebut kemudian masuk ke ranah pemeriksaan aparat.
Dalam situasi seperti itu, semestinya proses berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti.
Apabila memang terdapat dugaan tindak pidana, aparat mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila bukti tidak cukup, perkara juga semestinya dihentikan melalui mekanisme hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang menjadi persoalan adalah ketika muncul dugaan bahwa penghentian perkara justru dikaitkan dengan pemberian sejumlah uang.
Jika informasi tersebut benar, maka persoalannya tidak lagi sebatas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang guru. Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dan praktik transaksional dalam proses penegakan hukum.
Ketika Hukum Diduga Bisa “Dibeli”
Dalam perjalanan perkara tersebut, guru yang diperiksa disebut kemudian berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi.
Pada titik inilah muncul dugaan adanya kesepakatan dengan oknum aparat yang menangani perkara tersebut. Salah satu jalan yang disebut ditempuh adalah menyerahkan sejumlah uang dengan tujuan agar perkara tidak dilanjutkan.
Apabila dugaan tersebut benar-benar terjadi, maka harus ada pemeriksaan secara menyeluruh.
Sebab, penghentian sebuah perkara semestinya tidak ditentukan berdasarkan besarnya uang yang diberikan oleh pihak yang sedang berhadapan dengan hukum.
Penghentian perkara harus didasarkan pada alasan hukum, alat bukti, serta prosedur yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Hukum tidak boleh berubah menjadi transaksi.
Keadilan tidak boleh menjadi barang dagangan.
Dan kewenangan aparat penegak hukum tidak boleh digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Masyarakat Berhak Mendapat Kepastian
Masyarakat tentu bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemberantasan korupsi bisa berjalan maksimal jika terdapat dugaan bahwa perkara dapat dihentikan setelah adanya pemberian uang?
Pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut menjadi bentuk kepedulian agar institusi penegak hukum tetap mendapatkan kepercayaan publik.
Tidak adil jika tindakan oknum kemudian digeneralisasi sebagai perilaku seluruh institusi.
Namun, apabila benar terdapat aparat yang menerima uang untuk menghentikan sebuah perkara, tindakan tersebut harus diperiksa secara serius. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan keberanian untuk melaporkan dugaan tindak pidana karena takut laporan mereka berujung pada tekanan, permintaan uang, atau bahkan kriminalisasi.
Jangan Sampai Pelapor Justru Menjadi Tersangka
Dalam perkara dugaan korupsi maupun pelanggaran hukum lainnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan laporan kepada lembaga yang berwenang.
Sebuah laporan tetap harus diverifikasi dan diuji. Pelapor tidak otomatis benar hanya karena membuat laporan. Begitu pula orang yang dilaporkan tidak otomatis bersalah hanya karena namanya disebut dalam sebuah pengaduan.
Semua harus melalui proses hukum yang objektif.
Yang harus dihindari adalah munculnya anggapan bahwa seseorang yang melapor justru akan diposisikan sebagai pihak yang bermasalah, sementara pihak yang dilaporkan dapat terbebas karena memiliki akses atau kemampuan untuk menyelesaikan perkara secara informal.
Jika praktik seperti itu benar terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin tergerus.
Korupsi Tidak Akan Hilang Jika Praktik Transaksional Dibiarkan
Pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan menangkap pelaku yang mengambil uang negara.
Korupsi juga berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, suap, gratifikasi, serta praktik-praktik lain yang membuat hukum kehilangan independensinya.
Ironis apabila seseorang diperiksa karena dugaan pelanggaran hukum, tetapi dalam proses penyelesaian perkaranya justru muncul dugaan transaksi uang dengan oknum yang memiliki kewenangan.
Jika hal tersebut terbukti, maka masyarakat patut mempertanyakan: bagaimana negara ini bisa benar-benar bersih dari korupsi jika proses penegakan hukumnya sendiri masih dapat dipengaruhi oleh uang?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menyerang institusi tertentu, melainkan menjadi refleksi bersama.
Aparat penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam melawan praktik korupsi. Mereka harus menjadi contoh bahwa hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi terhadap uang.
Perlu Pemeriksaan yang Transparan
Apabila terdapat informasi mengenai dugaan pembayaran sejumlah uang untuk menghentikan perkara, informasi tersebut sebaiknya tidak berhenti sebagai isu di tengah masyarakat.
Perlu ada klarifikasi dan pemeriksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk pengawasan internal maupun lembaga pengawas eksternal apabila memenuhi unsur dan kewenangannya.
Semua pihak yang mengetahui adanya dugaan transaksi tersebut juga perlu mempertimbangkan mekanisme pelaporan resmi dengan membawa bukti yang dimiliki.
Rekaman komunikasi, bukti transfer, percakapan, saksi, dokumen pemeriksaan, maupun bukti lainnya dapat menjadi bagian penting dalam proses verifikasi.
Dengan demikian, persoalan tidak berubah menjadi perang opini antara pihak yang menuduh dan pihak yang membantah.
Hukum Harus Berdiri di Atas Kebenaran
Kasus ini semestinya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak.
Bagi masyarakat, jangan takut menyampaikan dugaan pelanggaran melalui jalur yang benar.
Bagi aparatur pemerintahan, jangan pernah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Dan bagi aparat penegak hukum, kewenangan adalah amanah, bukan kesempatan untuk melakukan transaksi.
Jika seseorang memang bersalah, proses hukum harus berjalan.
Jika seseorang tidak terbukti bersalah, maka perkara harus dihentikan berdasarkan alasan hukum yang jelas.
Bukan karena uang.
Bukan karena tekanan.
Bukan karena hubungan.
Dan bukan karena kesepakatan di balik meja.
Negara yang bersih tidak cukup hanya dengan slogan pemberantasan korupsi. Negara yang bersih membutuhkan aparat yang berintegritas, proses hukum yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keberanian untuk menindak siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan.
Sebab pada akhirnya, hukum harus menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan tempat keadilan dipertukarkan dengan uang.
Dan apabila benar terdapat oknum yang mencoba menghentikan perkara melalui transaksi uang, maka persoalan tersebut harus dibuka secara terang melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Masyarakat berhak mengetahui kebenarannya.
Bukan untuk menghakimi siapa pun, tetapi untuk memastikan bahwa hukum tetap berada di atas kepentingan pribadi dan uang.( Goes )
About The Author
