MAGETAN I LAWU TV – Beberapa pekan terakhir, ruang publik Kabupaten Magetan kembali ramai dengan perbincangan mengenai rencana pembangunan videotron di sejumlah titik strategis serta wacana pengadaan mobil dinas camat.( 4/9/26)
Dua persoalan ini sebenarnya berbeda. Namun, keduanya memiliki satu benang merah yang sama: bagaimana pemerintah daerah menentukan skala prioritas penggunaan anggaran di tengah tuntutan efisiensi dan kondisi fiskal yang menjadi perhatian masyarakat.
Videotron, jika ditempatkan pada lokasi yang tepat, tentu memiliki manfaat. Pemerintah dapat menggunakannya sebagai media informasi publik, promosi potensi daerah, pariwisata, produk UMKM, hingga berbagai program pemerintah. Di era digital seperti sekarang, media informasi visual di ruang publik bukan sesuatu yang aneh.
Persoalannya bukan semata-mata perlu atau tidak perlu videotron.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: di mana ditempatkan, berapa anggarannya, bagaimana mekanisme pengadaannya, siapa yang mengelola, dan sebesar apa manfaat yang akan diterima masyarakat?
Jangan sampai videotron hanya menjadi benda elektronik yang berdiri megah di pinggir jalan, tetapi minim konten dan minim manfaat.
Begitu pula dengan pengadaan mobil camat.
Informasi bahwa kendaraan dinas camat yang digunakan selama ini telah berusia sekitar 18 tahun tentu harus menjadi pertimbangan. Secara logika, kendaraan yang sudah berumur panjang memiliki konsekuensi terhadap biaya perawatan, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas pelayanan.
Artinya, mengganti kendaraan dinas setelah digunakan selama belasan tahun bukanlah sesuatu yang otomatis salah.
Namun, masyarakat juga memiliki alasan untuk bertanya.
Di tengah narasi efisiensi anggaran, ketika pemerintah dan masyarakat sedang berbicara mengenai penghematan, setiap rupiah belanja daerah tentu akan menjadi perhatian publik.
Apalagi muncul pembicaraan bahwa anggaran tersebut berkaitan dengan pengembalian dana dari pemerintah pusat. Di sinilah pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan yang terang agar masyarakat tidak membangun persepsi berdasarkan informasi yang berseliweran di warung kopi, media sosial maupun forum-forum masyarakat.
Sebab, sering kali persoalan bukan terletak pada kebijakannya, tetapi pada kurangnya komunikasi publik.
Masyarakat berhak bertanya. Aktivis berhak mengkritisi. Pemerintah juga memiliki hak untuk menjelaskan dasar kebijakannya.
Yang tidak boleh terjadi adalah ketika ruang publik dipenuhi asumsi karena informasi resmi tidak tersampaikan secara utuh.
Apakah videotron benar-benar menjadi kebutuhan prioritas?
Apakah pengadaan mobil camat lebih efektif dibandingkan memperbaiki kendaraan lama?
Berapa anggaran yang dibutuhkan?
Apa sumber dan peruntukan anggarannya?
Dan yang paling penting, apa ukuran manfaatnya bagi masyarakat Magetan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Justru menjadi bagian dari demokrasi dan kontrol publik.
Pemerintah daerah tidak perlu alergi terhadap kritik. Sebaliknya, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua pengadaan pemerintah berarti pemborosan. Ada barang yang memang sudah waktunya diganti, ada pula program yang mungkin terlihat sederhana tetapi memiliki manfaat besar jika direncanakan dengan baik.
Karena itu, yang kita tunggu bukan sekadar keputusan jadi atau tidak jadi membangun videotron dan membeli mobil camat.
Yang kita tunggu adalah argumentasi pemerintah daerah.
Pemerintah perlu membuka data, menjelaskan urgensi, memperlihatkan perencanaan, serta memastikan bahwa prosesnya transparan dan akuntabel.
Sementara masyarakat juga harus semakin dewasa dalam menyikapi setiap kebijakan. Jangan hanya melihat besar kecilnya angka, tetapi lihat pula manfaat, urgensi, sumber anggaran, serta dampaknya terhadap pelayanan publik.
Magetan membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga cerdas.
Magetan membutuhkan pemerintah yang berani mengambil keputusan, tetapi juga transparan.
Pada akhirnya, videotron bukan sekadar soal layar digital dan mobil camat bukan sekadar soal kendaraan dinas. Keduanya adalah ujian kecil tentang bagaimana pemerintah dan masyarakat membangun kepercayaan dalam mengelola uang publik.
Jika memang diperlukan, jelaskan mengapa diperlukan.
Jika belum menjadi prioritas, jelaskan mengapa harus ditunda.
Karena dalam pemerintahan yang sehat, yang paling penting bukan sekadar bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi bagaimana setiap rupiah mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
PB ( Pahlawan Bertopeng ) memandang, sudah saatnya perdebatan tentang videotron dan mobil camat tidak berhenti di warung kopi atau media sosial. Mari dorong menjadi diskusi publik yang berbasis data, transparansi dan kepentingan masyarakat Magetan.
Sebab uang yang dibicarakan adalah uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu ke mana uang itu diarahkan.
About The Author
