MAGETAN(LAWUTV.COM) – Persoalan yang dihadapi peternak rakyat di Kabupaten Magetan hingga kini belum menemukan titik terang.
Harga telur yang masih berada di bawah biaya produksi, sementara harga pakan terus mengalami kenaikan, membuat peternak semakin tertekan.
Keluhan tersebut disampaikan Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia di Magetan kepada Anggota DPR RI Riyono Caping. Penyampaian aspirasi tersebut difasilitasi DPRD Kabupaten Magetan dan berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Magetan, Sabtu (8/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para peternak menyampaikan sejumlah persoalan yang selama beberapa bulan terakhir berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha mereka. Mulai dari ketidakseimbangan antara harga pakan dengan harga jual telur, kondisi pasar yang mengalami over suplai, hingga persoalan populasi ayam petelur yang dinilai sudah terlalu tinggi.
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pintar) Magetan, Surahman, mengatakan persoalan yang dihadapi peternak bukan lagi masalah sesaat. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
“Sudah empat bulan sejak Lebaran, persoalan yang dihadapi peternak tak kunjung selesai. Biasanya sebulan dua bulan selesai, ini lama luar biasa,” ujar Surahman.
Ia menjelaskan, tekanan terhadap peternak semakin berat karena harga pakan mengalami kenaikan secara berkala. Di sisi lain, kenaikan biaya produksi tersebut tidak diikuti dengan peningkatan harga jual telur.
“Kenaikan pakan tak berimbang dengan harga telur. Berikutnya, penjualan telur dalam kondisi tidak bagus karena oven suplai,” katanya.
Kondisi tersebut membuat margin keuntungan peternak semakin tergerus.
Bahkan, dengan harga telur di tingkat kandang yang saat ini berada di kisaran Rp 19 ribu hingga 20 ribu per kilogram, peternak harus menjual produknya jauh di bawah nilai Break Even Point (BEP).
Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Peternakan, nilai BEP telur berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Artinya, terdapat selisih cukup besar antara harga jual di tingkat peternak dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan.
Persoalan harga tersebut semakin kompleks karena produksi telur di Magetan tergolong tinggi. Produksi telur disebut mencapai sekitar 80 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 ribu ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Magetan, sedangkan sekitar 50 ribu ton lainnya dipasarkan ke luar daerah.
Besarnya produksi tersebut, ditambah dengan kondisi pasar yang belum sepenuhnya mampu menyerap pasokan, menjadi salah satu faktor yang membuat harga telur berada dalam tekanan.
Selain overt suplai, perang harga di tingkat pasar juga disebut menjadi salah satu penyebab anjloknya harga telur.
Kondisi ini pada akhirnya turut menekan harga di tingkat peternak.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPR RI Riyono Caping menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan peternak Magetan ke tingkat pemerintah pusat.
Menurut Riyono, terdapat sejumlah langkah yang bisa dilakukan dalam waktu relatif cepat untuk membantu mengurangi tekanan yang saat ini dialami peternak.
“Yang paling cepat ada dua. Minggu depan kementerian akan melakukan pembelian ternak yang afkir. Kedua, pembatasan populasi,” ungkap Riyono, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, persoalan keseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar harus segera mendapatkan perhatian.
Jika populasi terus bertambah sementara daya serap pasar tidak mengalami peningkatan yang sebanding, maka persoalan over suplai akan terus berulang dan berpotensi menekan harga telur.
Riyono juga menyoroti perlunya pengendalian terhadap izin peternakan baru. Ia menilai penambahan populasi ayam petelur harus mempertimbangkan kondisi produksi nasional dan kemampuan pasar dalam menyerap hasil produksi.
“Izin peternakan baru untuk meningkatkan populasi harus distop,” tegasnya.
Selain itu, Riyono meminta para peternak tidak hanya menyampaikan aspirasi secara lisan, tetapi juga membuat surat resmi yang ditujukan kepada DPR RI dan kementerian terkait.
Surat tersebut dinilai penting sebagai dasar untuk memperkuat aspirasi peternak sekaligus menjadi bahan pembahasan di tingkat pemerintah pusat.
Riyono berjanji akan membawa persoalan tersebut dalam pembahasan di DPR RI setelah memasuki masa sidang pasca reses pada 12 Agustus 2026 mendatang.
Ia berharap persoalan peternak Magetan tidak berhenti pada pertemuan dan penyampaian keluhan semata. Namun, harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat.
Bagi peternak, persoalan harga telur bukan sekadar menyangkut keuntungan usaha.
Tekanan harga yang berlangsung terlalu lama berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha, meningkatkan beban biaya produksi, bahkan dapat membuat peternak mengurangi populasi atau berhenti berusaha.
Karena itu, peternak berharap pemerintah mampu mengambil kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga membangun tata kelola sektor perunggasan yang lebih seimbang, mulai dari pengaturan populasi, stabilisasi harga, pengendalian pasokan, hingga menjaga keterjangkauan harga pakan.
Pertemuan di Ruang Paripurna DPRD Magetan tersebut menjadi ruang bagi peternak untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan sekaligus mencari jalan keluar bersama.
Harapannya, aspirasi tersebut dapat benar-benar diteruskan ke pemerintah pusat dan menghasilkan kebijakan yang mampu memberikan kepastian bagi peternak rakyat.
Dengan harga telur saat ini yang masih berada di bawah BEP, sementara biaya produksi terus meningkat, peternak menunggu langkah nyata pemerintah agar usaha peternakan rakyat di Magetan tetap bertahan dan mampu menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan serta perekonomian masyarakat.(Goes)

