MAGETAN|Lawu TV – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak nasional yang diwacanakan berlangsung pada 2027 mulai mendapat perhatian serius dari kalangan praktisi hukum. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan antinomi atau pertentangan norma dalam regulasi pencalonan kepala desa.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik bertajuk “Menguji Antinomi Norma dalam Regulasi Pemilihan Kepala Desa: Kajian Yuridis Pasal 33 dan Pasal 118 UU Desa terhadap Pasal 39 PP Nomor 16 Tahun 2026” yang diselenggarakan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kabupaten Magetan di Rumah Makan Harmada Joglo Magetan, Sabtu (14/11/2026).
Ketua DPC APSI Magetan, Zainal Faizin, S.H., M.H., C.M., mengatakan, rencana Pilkades serentak nasional pada 2027 menjadi salah satu alasan penting perlunya pembahasan regulasi sejak dini. Menurutnya, Magetan sebagai bagian dari wilayah Indonesia juga harus mempersiapkan pelaksanaan agenda tersebut.
Namun, menurut Zainal, persoalan muncul ketika regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkades belum memberikan kepastian hukum yang jelas, terutama menyangkut persyaratan bagi calon kepala desa yang sebelumnya sudah pernah menjabat.
Ia menjelaskan, dalam Pasal 33 UU Nomor 3 Tahun 2024 terdapat ketentuan persyaratan calon kepala desa, termasuk mengenai riwayat masa jabatan. Sementara itu, Pasal 118 juga mengatur ketentuan peralihan bagi kepala desa yang telah menjabat sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.
“Di dalam satu undang-undang ini ada ambiguitas atau antinomi. Ada norma dalam Pasal 33, sementara di Pasal 118 juga mengatur ketentuan tersendiri. Ini yang menurut kami perlu mendapatkan penjelasan dan kepastian hukum,” ungkap Zainal.
Menurutnya, ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam proses pencalonan maupun penyelenggaraan Pilkades apabila tidak segera ditemukan solusi.
Zainal mencontohkan, dalam pelaksanaan Pilkades di sejumlah daerah sebelum Magetan, persoalan persyaratan calon kepala desa disebut telah memunculkan peristiwa hukum yang bahkan berpotensi mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian APSI agar tidak terulang dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Magetan pada 2027 mendatang.
“Kami ingin menjaga agar Pilkades di Magetan nanti berjalan kondusif. Jangan sampai niat awal untuk membangun pemerintahan desa justru menimbulkan persoalan hukum, bahkan berujung pada tindak pidana,” tegasnya.
Senada dengan DPC APSI Magetan, Wakil Bendahara Umum DPP APSI, Tatik Sri Wulandari, S.Hi., M.H., mengatakan diskusi mengenai regulasi Pilkades perlu terus dilakukan sebagai bentuk kontribusi organisasi profesi hukum dalam mendukung pemerintah menyukseskan agenda demokrasi di tingkat desa.
Menurutnya, sejumlah daerah di Indonesia akan menyelenggarakan Pilkades dalam waktu dekat, baik pada tahun ini, 2027, maupun beberapa tahun mendatang. Karena itu, kejelasan regulasi menjadi kebutuhan penting agar pelaksanaan pesta demokrasi desa tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kami dari DPP APSI juga ingin bersama pemerintah. Pemerintah memiliki hajat besar berkaitan dengan pemilihan kepala desa serentak se-Indonesia. Namun, dalam regulasi yang ada, kami menemukan ketidaksesuaian antara pasal demi pasal dalam undang-undang, termasuk dalam PP Nomor 16 Tahun 2026, terutama berkaitan dengan persyaratan kepala desa yang akan menjadi peserta Pilkades,” ungkap Tatik.
Ia menjelaskan, diskusi yang digelar DPC APSI Magetan bersama jajaran APSI wilayah Mataraman menjadi bagian dari upaya memperjelas ketentuan mengenai siapa saja yang diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala desa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketentuan periodisasi jabatan, khususnya bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode maupun kemungkinan pencalonan pada periode berikutnya.
Tatik menyebut, berdasarkan hasil pembahasan, terdapat beberapa alternatif langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum. Salah satunya dengan menunggu terbitnya peraturan menteri (Permen) sebagai aturan pelaksanaan lebih lanjut.
“Jalan keluar yang bisa kita lakukan atau tunggu adalah lahirnya Permen baru. Undang-Undang Nomor 3 sebagai perubahan undang-undang sebelumnya sudah lahir, PP Nomor 16 Tahun 2026 sebagai turunannya juga sudah lahir. Karena masih terdapat ketidaksesuaian, maka Permen penting untuk kita tunggu sebagai tata laksana selanjutnya,” jelasnya.
Selain menunggu regulasi teknis tersebut, Tatik menilai upaya hukum melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga dapat ditempuh untuk meminta kejelasan terhadap norma yang dinilai belum selaras.
Menurutnya, pengujian undang-undang melalui MK menjadi salah satu saluran konstitusional ketika terdapat ketentuan yang dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Selain menunggu Permen lahir, judicial review di Mahkamah Konstitusi menjadi bagian yang dapat ditempuh sebagai upaya hukum. Tujuannya agar ketentuan yang dimaksud bisa semakin jelas,” paparnya.
Tatik menegaskan, diskusi APSI kali ini lebih difokuskan pada bagaimana mencari solusi terhadap produk regulasi yang sudah terbit, bukan membahas latar belakang mengapa aturan tersebut disusun dengan rumusan demikian.
“Yang kita bicarakan adalah produk hukum yang sudah lahir dengan pasal-pasal di dalamnya. Pertanyaan spesifiknya, apakah kepala desa yang telah menjabat dua periode masih diperkenankan menjadi peserta kembali dalam Pilkades? Itu menjadi salah satu pertanyaan hangat yang banyak muncul. Sehingga upaya yang bisa kita tempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi,” tambahnya.
Sembari menunggu kejelasan di tingkat pusat, APSI juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Magetan untuk mengambil langkah antisipatif. Zainal mengungkapkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan legislatif setempat yang dikabarkan tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait teknis Pilkades 2027.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan mulai dari Pemkab, DPRD, perwakilan kepala desa, hingga BPD dapat duduk bersama merumuskan payung hukum turunan yang melindungi semua pihak.
”Jika Pilkades 2027 tetap berjalan sebelum ada revisi atau putusan di tingkat pusat, setidaknya Perda Magetan harus mengatur teknis pelaksanaannya secara tegas dan aman. Jangan sampai niat baik membangun desa justru berujung pada persoalan pidana bagi panitia, BPD, maupun calon kepala desa,” ungkapnya
About The Author
