Jakarta |Lawu TV – Kehadiran Asosiasi peternak petelur di komisi IV membawa aspirasi tentang kondisi peternak ayam petelur saat ini. Ada lima harapan, pertama Harga telur yang belum stabil, masih 19.000 – 21.000 per kg, kedua kebutuhan jagung untuk bahan baku pakan, ketiga kembalikan tata kelola peternak ayam petelur kepada rakyat, keempat harga bungkil kedelai yang terjangkau, kelima peternak berharap telur masuk ke bantuan pangan.
“Saya sudah berjuang untuk isu harga telur yang belum stabil sejak bulan Mei 2026. Sudah bertemu 5x dengan peternak rakyat, hari ini bertemu di komisi IV adalah wujud keseriusan memperjuangkan nasib peternak kita” papar Riyono Caping Aleg komisi IV DPR
Saat ini harga acuan pemerintah untuk harga telur sudah di 26.000, namun praktek lapangan harga masih di angka 21.000, peternak masih rugi kisaran 6.000 – 7.000 rupiah per kg. Artinya peternak rugi mulai dari Maret sampai Oktober 2026, belum ada pergerakan harga yang menguntungkan peternak.
“Kebutuhan mendesak saat ini adalah kebutuhan jagung sebagai 50% bahan baku pakan ternak. Ada 221.000 ton untuk periode September 2026 – Feb 2027 yang harus dipenuhi. Negara harus bisa menyediakan jagung ini untuk rakyat, untuk peternak rakyat” tambah Riyono Aleg PKS
Data per Oktober 2026 alokasi jagung SPHP adalah 250.000 ton, saat ini stok Bulog baru 30.000 ton yang harus di sebar ke seluruh Indonesia. Ini masih jauh dari kata cukup, Bulog harus mencari jalan keluar baik dengan serapan dalam negeri dan kalau tidak cukup maka bisa diambil langkah impor.
“Saya mendukung dalam waktu 1 bulan agar kebutuhan jagung untuk peternak bisa dipenuhi segera, jangan lama untuk urus rakyat. Habiskan semua stok yang ada, koperasi peternak bisa akses dan kekurangan harus dipenuhi” tambah Riyono Caping.
Harapan peternak rakyat untuk bisa mengendalikan tata kelola dan tata niaga telur harus di prioritaskan. Para investor besar berupa entitas usaha dan konglomerasi harus diatur dengan ketat agar tidak merugikan peternak kecil.
“Lima harapan peternak akan diperjuangkan oleh komisi IV ke eksekutif sebagai wujud keberpihakan negara kepada rakyat. Kemungkinan besar juga akan ada usulan khusus BUMN yang produksi pakan sektor peternakan” tutup Riyono Caping.(goes)



















