MAGETAN |LAWUTV – Serah terima jabatan Kapolres Magetan dari pejabat lama kepada pejabat baru hari ini bukan sekadar pergantian tongkat komando. Momentum tersebut harus menjadi awal dari sebuah harapan baru bagi masyarakat Kabupaten Magetan.
Harapan agar kepolisian semakin dekat dengan rakyat. Harapan agar pelayanan semakin transparan. Harapan agar setiap persoalan hukum ditangani secara profesional. Dan yang tidak kalah penting, harapan agar tidak ada ruang bagi siapa pun untuk menyalahgunakan nama besar institusi kepolisian demi kepentingan pribadi.
Kapolres Magetan yang baru memiliki ikatan khusus dengan daerah ini. Sebagai putra kelahiran Magetan dan pernah menempuh pendidikan di salah satu SMA di Magetan, tentu masyarakat memiliki ekspektasi tersendiri.
Bukan karena faktor asal daerah semata, melainkan karena masyarakat berharap seorang putra daerah mampu memahami denyut kehidupan masyarakat Magetan, memahami karakter warganya, sekaligus mengetahui bagaimana menjaga marwah daerah yang menjadi tempat dirinya tumbuh.
Namun, menjadi Kapolres Magetan bukanlah pekerjaan ringan.
Ada banyak pekerjaan rumah yang menunggu.
Salah satunya adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sebab kepolisian adalah salah satu institusi yang berhadapan langsung dengan masyarakat ketika terjadi persoalan hukum. Polisi menjadi tempat masyarakat mencari perlindungan ketika merasa terancam, menjadi tempat mengadu ketika haknya dirugikan, dan menjadi institusi yang diharapkan mampu memberikan kepastian ketika terjadi persoalan.
Karena itu, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang transparan, profesional, dan berkeadilan.
Jangan Ada Ruang bagi Oknum Bermain
Di tengah masyarakat, masih sering terdengar berbagai cerita dan keluhan mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan persoalan hukum untuk kepentingan pribadi.
Ada masyarakat yang merasa mendapatkan tekanan.
Ada yang mengaku didatangi pihak tertentu.
Ada pula cerita mengenai persoalan yang ujung-ujungnya dikaitkan dengan permintaan sejumlah uang.
Tentu semua cerita tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme yang benar. Tidak boleh setiap cerita langsung dianggap sebagai fakta.
Namun, keluhan masyarakat tetap tidak boleh diabaikan.
Justru keluhan seperti inilah yang harus menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan kepolisian.
Sebab apabila benar terdapat oknum yang melakukan intimidasi, meminta uang, atau menggunakan nama institusi untuk kepentingan pribadi, persoalannya bukan lagi sekadar perilaku individu.
Yang dipertaruhkan adalah nama baik institusi kepolisian.
Masyarakat tidak boleh dibuat takut hanya karena berhadapan dengan persoalan hukum.
Masyarakat juga tidak boleh merasa bahwa untuk mendapatkan keadilan mereka harus menyediakan uang.
Hukum tidak boleh menjadi barang dagangan.
Keadilan tidak boleh bergantung pada kemampuan seseorang membayar.
Dan seragam kepolisian tidak boleh menjadi alat untuk menekan masyarakat.
Polisi Bukan Preman Berseragam
Kalimat ini memang terdengar keras.
Tetapi justru karena keras, pesan ini perlu disampaikan.
Polisi bukan preman berseragam.
Polisi adalah aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar sekaligus tanggung jawab besar.
Kewenangan tersebut diberikan negara bukan untuk menakut-nakuti rakyat, melainkan untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.
Karena itu, apabila ada oknum yang menggunakan kewenangan, kedekatan, jabatan, atau bahkan sekadar mengatasnamakan aparat untuk melakukan tekanan kepada masyarakat, tindakan tersebut harus menjadi perhatian serius.
Jangan sampai masyarakat membedakan antara polisi yang bekerja dengan hati nurani dan oknum yang memanfaatkan seragam atau nama institusi.
Sebab masyarakat mungkin hanya melihat satu hal:
“Itu polisi.”
Padahal belum tentu tindakan seorang oknum mencerminkan sikap seluruh institusi.
Inilah yang harus dijaga oleh Kapolres baru.
Jangan sampai kerja keras mayoritas anggota kepolisian yang bekerja siang dan malam menjaga keamanan Magetan kemudian rusak akibat ulah segelintir orang.
Transparansi Harus Menjadi Budaya
Kapolres baru juga mempunyai pekerjaan besar dalam membangun budaya transparansi.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebuah laporan ditangani.
Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat berhak mengetahui ke mana harus mengadu apabila merasa mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya.
Dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan ketika melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi perkara kepada publik tanpa batas.
Ada aturan, ada kerahasiaan penyidikan, ada hak-hak para pihak yang harus dilindungi.
Tetapi transparansi berarti tidak membiarkan masyarakat berjalan dalam ketidakpastian.
Jangan sampai orang yang melapor tidak tahu perkembangan laporannya.
Jangan sampai seseorang yang dipanggil aparat tidak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai persoalannya.
Dan jangan sampai masyarakat kemudian mencari “jalan belakang” karena merasa jalur resmi terlalu sulit ditembus.
Ketika jalur resmi berjalan baik, ruang bagi praktik percaloan, tekanan, maupun permainan oknum akan semakin sempit.
Kapolres Baru Harus Berani Menindak Jika Ada Bukti
Masyarakat tidak meminta Kapolres baru untuk membela masyarakat secara membabi buta.
Yang diminta adalah keadilan.
Jika masyarakat salah, katakan salah dan proses sesuai hukum.
Jika masyarakat benar, lindungi haknya.
Jika anggota polisi melakukan kesalahan, periksa sesuai mekanisme.
Jika terbukti melanggar, berikan sanksi sesuai aturan.
Tidak perlu menutup-nutupi.
Justru keberanian membersihkan internal akan memperkuat institusi.
Seorang pimpinan tidak akan kehilangan wibawa karena menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sebaliknya, ketegasan tersebut justru menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap aturan.
Jangan Rusak Citra Polisi yang Sudah Dibangun
Kepolisian di Magetan tentu telah banyak melakukan berbagai kegiatan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat.
Banyak anggota polisi yang bekerja dengan tulus.
Banyak anggota yang berada di tengah masyarakat ketika orang lain sedang beristirahat.
Banyak anggota yang membantu warga tanpa meminta imbalan.
Karena itu, jangan biarkan citra tersebut rusak oleh perilaku segelintir oknum.
Satu tindakan buruk bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat.
Satu dugaan intimidasi bisa berkembang menjadi ketidakpercayaan.
Satu persoalan permintaan uang yang tidak ditangani secara serius dapat membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai integritas institusi.
Padahal membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang.
Karena itu, menjaga kepercayaan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama Kapolres baru.
Putra Daerah, Jangan Takut Mendengar Kritik
Sebagai putra kelahiran Magetan, Kapolres baru tentu memiliki beban moral yang tidak ringan.
Masyarakat akan melihat dan menilai.
Bukan dari mana beliau berasal.
Bukan dari sekolah mana beliau dahulu belajar.
Tetapi dari apa yang dilakukan selama memimpin Polres Magetan.
Masyarakat tentu berharap kedekatan dengan daerah ini membuat beliau semakin peka terhadap persoalan warga.
Termasuk peka terhadap kritik.
Sebab kritik bukan selalu bentuk permusuhan.
Kadang kritik adalah bentuk kepedulian.
Masyarakat yang masih mau mengkritik berarti masih memiliki harapan agar institusinya menjadi lebih baik.
Yang berbahaya justru ketika masyarakat sudah tidak peduli dan memilih diam.
Karena itu, ruang komunikasi antara kepolisian dengan masyarakat harus semakin terbuka.
Media juga harus diberi ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
Polisi Harus Menyelesaikan Masalah, Bukan Menjadi Masalah
Pada akhirnya, masyarakat Magetan tidak membutuhkan polisi yang sekadar terlihat kuat.
Masyarakat membutuhkan polisi yang adil.
Tidak membutuhkan aparat yang membuat masyarakat takut.
Masyarakat membutuhkan aparat yang membuat masyarakat merasa aman.
Tidak membutuhkan proses hukum yang berbelit-belit.
Masyarakat membutuhkan kepastian.
Dan yang paling penting, masyarakat membutuhkan polisi yang ketika datang ke tengah persoalan justru membuat persoalan menjadi terang, bukan semakin rumit.
Karena filosofi dasarnya sangat sederhana:
Polisi hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan menjadi masalah.
Serah terima jabatan Kapolres Magetan hari ini harus menjadi momentum untuk memulai babak baru tersebut.
Kapolres lama telah menyelesaikan tugasnya dan meninggalkan catatan pengabdian.
Kini Kapolres baru datang membawa tanggung jawab baru.
Masyarakat pun memberikan kesempatan.
Namun bersama kesempatan itu ada harapan.
Harapan agar tidak ada lagi ruang bagi intimidasi.
Harapan agar tidak ada ruang bagi permainan oknum.
Harapan agar tidak ada masyarakat yang merasa harus membayar untuk mendapatkan keadilan.
Harapan agar setiap anggota kepolisian memahami bahwa seragam yang dikenakan bukan simbol kekuasaan, melainkan simbol pengabdian dan tanggung jawab.
Jika ada oknum, bersihkan.
Jika ada pelanggaran, tindak.
Jika ada masyarakat yang mengadu, dengarkan.
Jika ada kritik, jawab dengan kinerja.
Dan jika ada persoalan hukum, selesaikan berdasarkan hukum.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang Kapolres bukan hanya banyaknya kasus yang berhasil diungkap atau banyaknya kegiatan yang dilakukan.
Ukuran keberhasilan yang paling sederhana adalah ketika masyarakat berkata:
“Kalau ada masalah, kami percaya polisi akan membantu menyelesaikannya.”
Itulah kepercayaan yang harus dijaga.
Itulah marwah institusi yang harus dipertahankan.
Dan itulah pekerjaan rumah Kapolres Magetan yang baru.
Selamat datang Kapolres baru. Selamat mengabdi di tanah kelahiran. Masyarakat Magetan menunggu bukan sekadar janji, tetapi bukti bahwa polisi benar-benar hadir untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum secara adil.
Penulis: Pahlawan Bertopeng
About The Author
