Menanggapi kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan angkat suara. Ketua Komisi B, Rita Haryati, menyatakan siap mengadvokasi para korban. Perempuan yang akrab disapa Bunda Rita itu menegaskan bahwa masalah ini bukan perkara sepele.
“Ini menyangkut kepercayaan dan hak ekonomi masyarakat kecil,” tegasnya, Sabtu (26/4/2025).
Bunda Rita juga mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak bertindak di luar jalur hukum.
“Kami akan pastikan proses ini berjalan transparan. Tidak boleh ada satu pun korban yang dirugikan lebih jauh,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Komisi B DPRD Magetan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan depan. Pihak pengurus koperasi hingga dinas terkait dijadwalkan hadir.
“Kita ingin tahu secara jelas duduk persoalannya. Jangan sampai masyarakat hanya diberi janji tanpa solusi,” tandasnya.
Bukan itu saja, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap koperasi di daerah. Bunda Rita mendesak Dinas Koperasi dan UKM agar memperbaiki sistem pengawasan dan manajemen.
“Koperasi seharusnya jadi penopang ekonomi rakyat, bukan justru menjadi beban,” pungkasnya.
Kasus ini masih bergulir. Sementara itu, harapan para ibu rumah tangga yang menjadi korban kini menggantung di ujung komitmen para pemangku kepentingan. Mereka hanya ingin satu hal: uang mereka kembali. (*)
0 Komentar