Acara ini berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Parang, rabu (15/1/2025), untuk wilayah Dapil V yang meliputi Kecamatan Parang, Ngariboyo, dan Lembeyan.
Ketua DPRD Magetan, Suratno, menegaskan bahwa hasil Musrenbang harus diintegrasikan dengan pembangunan berkelanjutan. Melalui fungsi pengawasan, ia memastikan bahwa proses perencanaan yang dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan dapat diakomodasi dengan baik.
"Dari desa dan kecamatan, kita bawa ke kabupaten. Dengan alokasi anggaran kecamatan yang berkisar antara Rp 750 juta hingga Rp 1 miliar, kami harap tujuh usulan prioritas bisa diakomodasi," ungkapnya.
Suratno juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam perencanaan pembangunan. Musrenbang kali ini mengedepankan sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang dengan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diharapkan dapat memperkuat efisiensi dan efektivitas perencanaan.
“Kita memiliki PR terkait penyelesaian sirkuit. Gubernur telah memerintahkan Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Jatim untuk mengevaluasi kesiapan infrastruktur, khususnya jalan Lembeyan-Poncol yang dilalui oleh bus Damri Ponorogo-Sarangan, untuk mendukung kelancaran pembangunan. Selain itu, ada juga penataan pasar hewan yang dekat dengan sirkuit,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Suratno juga menyoroti dukungan terhadap program-program nasional. Salah satunya adalah distribusi makanan bergizi gratis, yang telah dianggarkan sebesar Rp 6 miliar pada tahun 2025.
Lebih lanjut, Musrenbang tahun ini mengacu pada klaster prioritas pembangunan yang meliputi ekonomi hijau, peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, dan infrastruktur kewilayahan. Usulan prioritas yang berhasil disepakati melalui Pagu Kolaborasi Musrenbang Kecamatan (PKMK) diharapkan mampu menjawab tantangan utama pembangunan Magetan di tahun mendatang.
"Kita akan berkolaborasi di parlemen dan pemerintahan. Harapan kita, perbaikan 59 sekolah rusak berat di Magetan dan peningkatan pelayanan kesehatan menjadi prioritas, serta mendukung swa sembada pangan dengan pembangunan infrastruktur bersama stakeholder di tingkat pusat, provinsi, dan daerah," tegas Suratno.
0 Komentar