Dari surat yang diperoleh media, surat IJW Nomor : 0023/IJW/Forum Humas-BUMN/V/2024, tertanggal 23 Mei 2023 tersebut intinya IJW meminta penjelasan, klarifikasi dan realisasi pertanggungjawaban PWI Pusat atas Perjanjian Kerjasama Sponshorsip dalam pelaksanaan UKW, Desember 2023-Januari 2014.
Ketika awak media melakukan konfirmasi atas Surat IJW tersebut kepada Ketua Umum IJW, HM.Jusuf Rizal, SH di Studio JR Show Panggung Rakyat di Cibubur, Jakarta, Ia membenarkan.
Pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIR (Lumbung Informasi Rakyat) tersebut menyebutkan permintaan informasi secara tertulis tersebut dalam rangka mencari fakta dalam PWI Gate yang kini viral selain sebagai bentuk konfirmasi sebagaimana ketentuan UU Pers 40 Tahun 1999
Dalam perjanjian itu disebutkan merupakan kerjasama Sponsorship untuk pelaksanaan UKW di 10 Propinsi dengan tenggang waktu perjanjian Bulan Desember 2023-Januari 2024. Ada sejumlah kontra prestasi yang harus dipenuhi PWI Pusat dalam kontrak bernilai Rp.6 Milyar itu, seperti penulisan (Advertorial), Pemuatan logo, dan sebagainya.
“Untuk itu IJW menyurati Ketum Forum Humas BUMN. Apakah kontraprestasi telah terpenuhi atau perjanjian pelaksanaan UKW hanya akal-akalan. Sebab laporan dari PWI Pusat sudah dikirim, tapi anehnya pasca telah dibuat laporan masih ada aktivitas UKW diluar batas perjanjian,” tegas Jusuf Rizal yang pernah di Rumah Matari (Advertising) bersama Ken Sudarta itu.
Bagaimana jika Forum Humas BUMN tidak kooperatif dalam memberikan informasi tentang kontrak sponsorship pelaksanaan UKW, tanya awak media.
“Secara prinsip Forum Humas BUMN harus patuh pada kaidah profesionalisme, peran dan fungsi humas, transparansi serta keterbukaan informasi publik. Jika tidak kooperatif, ada upaya mendesak, baik melalui UU Keterbukaan Informasi Publik maupun delik hukum,” tegas Jusuf Rizal
Menurutnya kasus PWI Gate ini akan terus bergulir selama Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun belum melaksanaka keputusan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat dan memiliki kepastian hukum atas pelanggaran pidana dalam pelaksanaan UKW, yang bisa saja IJW duga Forum Humas BUMN ikut terlibat.
“Karena pelaksana teknis pemberian bantuan atas instruksi Presiden Jokowi ke Menteri BUMN, Erick Thohir, kemudian baru ke Forum Humas BUMN. Bisa saja permintaan dana Cashback (gratifikasi) yang disebut Hendri Ch. Bangun ada di oknum Forum Humas BUMN,” kata Jusuf Rizal Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.
Berdasarkan catatan redaksi Indonesian Journalist Watch (IJW) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Peranserta masyarakat untuk ikut mengawasi, mengkritisi dan memberi masukan terhadap industri pers dan Dewan Pers.
0 Komentar