Dalam penjelasan tertulis yang beredar di publik dan telah dilaporkan ke pihak Mabes Polri oleh Wartawan PWI, Edison Siahaan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Martin Slamet menjelaskan ada percairan dana sebanyak dua kali sekitar Rp. 1.000.080.000 (@ Rp.540 juta) atas keterangan sebagai Cashback kepada oknum di BUMN berinisial G.
Pencairan dana Cashback pertama disebutkan pada akhir Desember 2023 dimana Cheque ditandatangani Sekjen Sayid Iskandarsyah dan Wakil Bendum, M.Ihsan, senilai Rp. 540 juta. Kemudian Cashback kedua Rp.540 juta tanggal 13 Pebruari 2024. Cheque ditandatangani Ketum dan Sekjen, tanpa tanda tangan Bendum, Martin Slamet yang seharusnya berlaku tiga sesuai Anggaran Rumah Tangga PWI Pasal 12 dan 14 huruf C
Disebutkan, jika uang Cashback pertama Rp.540 juta diantar ke BUMN dimana di dalam tanda terima ditandatangani oleh oknum berinisial huruf G. Sementara dana Cashback kedua Rp.540 juta tanda penerima tertulis Sekjen, Sayid Iskandarsyah.
Menjawab pertanyaan wartawan secara terpisah, penggiat anti korupsi, Presiden LSM LIRA,HM.Jusuf Rizal,SH menyebutkan jika ada dana Cashback ke oknum BUMN atas bantuan dana Kementerian BUMN ---- baik itu dana hibah, CRS maupun Sponsorship ---- itu masuk kategori gratifikasi. Maka dapat dikategorikan mengandung unsur korupsi oleh oknum BUMN berisial G itu.
“Karena ada penyebutan Cashback ke oknum BUMN dan ditanda terima ada nama berinisial G, maka layak diusut tuntas. Kemudian caschback kedua diterima Sekjen Sayid Iskandarsyah. Karena ada peristiwa penerimaan uang Rp.1.000.080.000. Ini masuk gratifikasi dan penggelapan,” tegas wartawan PWI era Masdun Pranoto itu.
Namun, lanjut pria berdarah Madura-Batak Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, ada beberapa yang layak dicermati dalam kontek tersebut yaitu pelanggaran peraturan ART PWI, karena penandatangan Cheque pencairan dana untuk Cashback tanpa tanda tangan Bendum, Martin Slamet. Itu pelanggaran berat, karena bukan etik dan moral lagi sudah kriminal.
Lebih lanjut, menurut Jusuf Rizal kasus ini menjadi menarik, karena terjadi di organisasi wartawan tertua di Indonesia. Semestinya PWI Pusat memberi contoh dalam pengelolaan organisasi yang baik, transparan dan akuntable.
" Hendri Ch. Bangun tidak bisa menyalahkan publik yang ikut mengkritisi, karena ini menyangkut nama baik wartawan dan juga institusi PWI. Apalagi itu ada dana pihak pemerintah melalui Forum Humas BUMN atau BUMN yang digunakan," tegas Jusuf Rizal
Anda dibilang sama Ketum PWI Pusat, Hendri Ch. Bangun, tidak usah cawe-cawe urusan PWI, apa tanggapan anda?
Kata Jusuf Rizal, LSM LIRA tidak punya kepentingan terhadap kepengurusan PWI Pusat. Yang dikritisi oleh LSM LIRA adalah penggunaan dana yang terkait dengan penggunaan dana pemerintah melalui Kementerian BUMN/Forum Humas.
"Sepanjang itu ada penggunaan dana dari pemerintah, maka masyarakat dapat melakukan pengawasan. Nah, PWI Pusat menggunakan dana pemerintah. Jika swasta, LSM LIRA tidak berhak, tapi karena ada unsur dana pemerintah, LSM LIRA dibenarkan ikut mengkritisi dan mengawasi penggunaannya sebagai Civil Society Organization" tegas Jusuf Rizal yang pernah di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta dan Jayakarta itu.
0 Komentar